Prihatin program CSR belum dikelola dengan baik

0
29

Kotawaringin Timur juga sudah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 tahun 2014 tentang CSR atau corporate social responsibility. Sayangnya, sudah lebih dari lima tahun keberadaan peraturan daerah tersebut, dampaknya dinilai belum signifikan bagi daerah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga sudah membentuk Forum CSR yang melibatkan perusahaan besar swasta, namun forum itu seakan mati suri. Pelaksanaan program CSR oleh perusahaan tetap tidak terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri.

CSR merupakan program wajib yang harus dijalankan setiap perusahaan untuk membantu pembangunan daerah dan masyarakat dengan menyisihkan dana dari keuntungan yang mereka raih. Saat ini terdapat lebih dari 50 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Timur. Selain itu terdapat pula perusahaan pertambangan, kehutanan, perbankan, perhotelan dan lainnya.

Pengelolaan program CSR juga bertujuan agar tidak ada tumpang tindih program yang menyebabkan mubazir. Jangan sampai perusahaan membuat program bantuan pada objek yang sama yang telah programkan oleh pemerintah sehingga menjadi tidak efektif. Jika program CSR dikelola dengan baik dan diarahkan oleh pemerintah maka dampaknya akan sangat besar dalam membantu pembangunan daerah. Program CSR seharusnya bisa terarah untuk hal-hal yang memang sangat dibutuhkan masyarakat yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Dadang H Syamsu mengaku prihatin program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan belum dikoordinir dan dikelola dengan baik.

“Seandainya semua program CSR dikoordinir dan dikelola dengan baik, saya yakin dampaknya akan sangat besar dalam membantu percepatan pembangunan daerah, Makanya kami dari DPRD mendesak pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan dan mengarahkan program CSR ini dengan baik agar bermanfaat besar bagi daerah dan masyarakat” ujar Dadang.

Dadang berharap pemerintah berinisiatif mengevaluasi dan meningkatkan kembali koordinasi dalam hal pelaksanaan program CSR perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah ini. Hal ini tidak berlebihan karena perusahaan beroperasi memanfaatkan fasilitas pemerintah, khususnya jalan umum dan berkontribusi terhadap laju kerusakan jalan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here